Republish. Id, BITUNG – Kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Bitung Ronald Gunawan Kansil (RGK) di Kantor Kecamatan Madidir, Selasa (4/8/2026), mendadak berubah menjadi ruang curhat massal warga.
Beragam persoalan yang selama ini dialami masyarakat ditumpahkan tanpa tedeng aling-aling, mulai dari jalan rusak, drainase yang tak berfungsi, bau menyengat diduga berasal dari aktivitas perusahaan, hingga kekhawatiran semakin menyempitnya ruang hidup warga di tengah ekspansi kawasan industri.
Yang paling menyita perhatian adalah pengakuan sejumlah warga yang mengaku sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi yang sama dalam setiap reses anggota DPRD. Namun, hingga kini mereka belum melihat perubahan yang nyata.
Almi, warga Madidir Weru Lingkungan II, mengawali penyampaian aspirasi dengan mengeluhkan drainase yang tersumbat hingga menyebabkan air meluap ke badan jalan saat hujan. Kondisi itu diperparah dengan kerusakan jalan yang setiap hari menjadi akses utama masyarakat, termasuk anak-anak menuju sekolah.
“Kalau hujan, air meluap ke jalan karena drainase tersumbat. Jalannya juga sudah rusak dan setiap hari dilewati warga,” keluhnya.
Sementara itu, Fenny Supit, warga Madidir Weru Lingkungan V. Ia mengaku mulai kehilangan harapan karena usulan perbaikan jalan di belakang rumah dinas Wali Kota Bitung terus berulang setiap kali reses, tetapi tak pernah diwujudkan.
“Sudah berapa kali saya mengadu di setiap reses. Sudah beberapa anggota DPRD juga turun melihat lokasi, tapi sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Jalannya rusak, tidak ada drainase. Selama ini hanya ditimbun tanah. Begitu hujan, tanahnya hanyut lagi. Begitu terus,” ujarnya.
Keluhan tak berhenti pada infrastruktur. Warga juga menyoroti bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan di kawasan Sinar Food.
Welmi Hamber meminta pemerintah tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar sebelum bertindak.
“Sudah sekitar dua minggu baunya sangat menyengat, apalagi saat pengolahan ikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang pernah terjadi di Tanjung Merah,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ronald Gunawan Kansil mengakui persoalan jalan rusak dan drainase memang menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan di Kota Bitung.
Ia mengatakan seluruh aspirasi warga akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Bitung, sekaligus memastikan dirinya bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan akan turun langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan masyarakat.
“Dalam satu dua hari ini kami akan turun lagi memastikan lokasi yang bermasalah. Semua aspirasi akan kami catat dan kami sampaikan kepada Wali Kota serta Wakil Wali Kota Bitung,” kata politisi Gerindra itu.
RGK menjelaskan, terbatasnya anggaran pembangunan tahun ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sehingga banyak program harus disesuaikan dengan skala prioritas.
Meski demikian, ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat tetap menjadi perhatian.
Terkait keluhan bau perusahaan, Ronald menegaskan setiap perusahaan wajib menjalankan operasional sesuai standar sehingga tidak mengganggu lingkungan maupun kenyamanan masyarakat.
“Masalah bau ini memang sudah lama dikeluhkan. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan turun langsung bertemu dengan pihak perusahaan maupun HRD untuk mengingatkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Masyarakat harus bisa menikmati lingkungan yang nyaman tanpa terganggu bau menyengat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Kecamatan Madidir juga mengingatkan terkait perkembangan kawasan industri yang harus dibarengi dengan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.
Menurut mereka ekspansi perusahaan jangan sampai memutus akses warga, khususnya nelayan tradisional di kawasan Paceda, Wangurer Barat dan Wangurer Timur yang selama ini bergantung pada akses menuju laut untuk mencari nafkah.
Mereka juga menyoroti dampak kebisingan operasional pabrik terhadap permukiman yang berada sangat dekat dengan kawasan industri. Persoalan tata ruang, kata dia, perlu menjadi perhatian serius agar pertumbuhan investasi tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat.
Menutup dialog, RGK meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan lebih proaktif membangun komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Madidir. Ia menilai kolaborasi harus diperkuat agar setiap rencana ekspansi dapat dikawal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kalau ada ekspansi perusahaan, pemerintah kecamatan dan kelurahan harus aktif menyampaikan kepada pemerintah. Jangan hanya diam. Kita ingin investasi berjalan, tetapi masyarakat juga tetap terlindungi. Jangan sampai ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Tugas kami di DPRD adalah memastikan suara rakyat terus diperjuangkan,” pungkasnya.