Republish.id, NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya digadang sebagai solusi peningkatan gizi anak-anak Indonesia kini menuai polemik besar. Alih-alih menyehatkan, ribuan kasus keracunan massal justru tercatat di berbagai daerah sehingga menimbulkan gelombang kritik terhadap tata kelola program tersebut.
Data resmi menunjukkan lebih dari 6.000 siswa dan masyarakat menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Sejak diluncurkan pada awal 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.425 kasus keracunan siswa dari Januari hingga September 2025, dengan lonjakan signifikan dalam dua bulan terakhir.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun melaporkan 4.711 korban hingga 22 September 2025, tersebar di 18 provinsi, dengan Jawa Barat sebagai wilayah paling terdampak lebih dari 2.000 korban.
Tak hanya pelajar, masyarakat umum dan bahkan ibu hamil juga ikut terdampak. Investigasi awal menemukan dapur penyedia makanan banyak yang tidak higienis, berada di dekat kandang ternak atau tempat sampah, hingga adanya “dapur fiktif” yang jaraknya tak sesuai standar distribusi. Beberapa laporan bahkan menemukan makanan berbelatung.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, mengingat “keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama.”
Kritik Soal Kepemimpinan BGN
Sorotan tajam juga tertuju pada struktur kepemimpinan BGN. Publik menilai jajaran pimpinan terlalu didominasi latar belakang militer dan purnawirawan, minim kehadiran ahli gizi profesional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, diketahui berpendidikan entomologi (ilmu serangga) dengan fokus pertanian, bukan ilmu gizi.
Kondisi ini dianggap menjadi salah satu penyebab lemahnya perumusan menu hingga pengawasan kualitas makanan.
Kritik juga menguat setelah menu MBG justru menyajikan burger dan spaghetti. Ahli gizi dr. Tan Shot Yen dalam RDPU dengan DPR mempertanyakan relevansi menu tersebut dengan kebutuhan gizi lokal.
Desakan Moratorium dan Perbaikan Tata Kelola
Melihat masifnya jumlah korban, berbagai pihak mendesak moratorium sementara program MBG agar tidak menambah kasus baru.
DPR RI, organisasi mahasiswa, hingga pakar gizi meminta pemerintah menata ulang tata kelola, mulai dari penempatan ahli gizi profesional di posisi strategis, penerapan menu berbasis pangan lokal hingga 80 persen, hingga pengawasan ketat di lapangan.
Audit menyeluruh dapur penyedia makanan (SPPG) dinilai wajib dilakukan. Dapur yang bermasalah harus dihentikan operasionalnya.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor antara BGN, Kemenkes, BPOM, BKKBN, dan Kemendagri untuk memastikan pengawasan menyeluruh.
Kasus keracunan massal MBG menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Program dengan niat baik ini hanya bisa berjalan efektif jika dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada kesehatan penerima manfaat. Jika tidak, alih-alih solusi, MBG justru akan terus memicu tragedi.