Republish.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengusulkan penambahan fasilitas, alat kesehatan, hingga tenaga dokter spesialis kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan rujukan di daerah.
Upaya itu dilakukan melalui audiensi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., bersama Kemenkes RI, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aditya memaparkan kondisi fasilitas kesehatan sekaligus kebutuhan infrastruktur medis yang dinilai perlu mendapat dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Boltara memiliki luas wilayah 1.856,86 kilometer persegi yang mencakup enam kecamatan, 106 desa, dan satu kelurahan. Jumlah penduduk daerah itu tercatat sebanyak 88.993 jiwa.
Saat ini, lanjut Aditya, Boltara memiliki dua rumah sakit umum daerah, yakni RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang.
Salah satu rumah sakit tersebut sedang dibangun sebagai Rumah Sakit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh Kemenkes.
Sementara itu, fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama terdiri atas 12 puskesmas, dengan rincian enam puskesmas rawat inap dan enam puskesmas rawat jalan.
Selain itu, terdapat satu gedung instalasi farmasi, satu gedung penanggulangan gizi buruk, satu gedung PSC 119, 21 puskesmas pembantu (Pustu), 32 Poskesdes, dan 19 ambulans.
Meski telah memiliki fasilitas tersebut, pemerintah daerah menilai masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan serta kualitas pelayanan kesehatan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penguatan fasilitas RSUD Bintauna. Kebutuhannya meliputi pembangunan gedung Central Sterile Supply Department (CSSD), pengadaan alat kesehatan emergensi, instalasi radiologi, ruang isolasi rawat inap, rumah dinas tenaga medis dan paramedis, instalasi farmasi, gedung pemulasaran jenazah, serta ambulans transport.
Pemkab Boltara juga mengusulkan penambahan alat kesehatan untuk rumah sakit PHTC yang sedang dibangun. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah daerah telah menganggarkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 2027.
Kebutuhan lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda/Labkesmas).
Hingga kini, Boltara belum memiliki gedung laboratorium kesehatan daerah sehingga pemeriksaan spesimen masih harus bekerja sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan di Manado.
Kondisi tersebut membutuhkan waktu perjalanan sekitar enam hingga tujuh jam untuk menjangkau fasilitas pemeriksaan di Manado.
Selain pembangunan fasilitas baru, pemerintah daerah mengusulkan renovasi puskesmas rawat inap dan rawat jalan yang rata-rata telah berusia lebih dari 12 tahun.
Pemkab juga mengajukan pembangunan atau renovasi tujuh Pustu yang sebagian besar merupakan bangunan hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Induk dan kini mengalami kerusakan sedang hingga berat.
Usulan lainnya mencakup pengadaan ambulans transport dan mobil jenazah untuk rumah sakit serta puskesmas, alat kesehatan untuk puskesmas dan RSUD Bintauna, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam puskesmas, serta pengadaan insinerator untuk RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang.
Pemkab Bolmut turut memperjuangkan penambahan dokter spesialis di RSUD PHTC Bolangitang dan RSUD Bintauna untuk memperkuat pelayanan kesehatan rujukan.
Melalui audiensi tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan Kemenkes, baik melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan maupun Direktorat Kesehatan Primer.
Saat ini, Dinas Kesehatan Bolmut masih menyempurnakan data dukung yang selanjutnya akan diunggah melalui sistem KOMDAT Pembangunan Infrastruktur Kemenkes RI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kapasitas fasilitas medis, serta mengurangi kendala masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
