Republish.id, BOLTARA – Gelombang penolakan terhadap rencana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kembali mencuat. Kali ini datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Binadou (AMPB) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Situs Komaling R.S Pontoh, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Rabu (18/02/2026).
Aksi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena, Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, serta Pimpinan DPRD Depri Pontoh.
Koordinator Lapangan, Febrianto Lombu, menyampaikan bahwa demonstrasi itu merupakan bentuk protes terhadap panitia pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR). Menurutnya, Kabupaten Boltara tidak dilibatkan dalam sejumlah agenda penting terkait pembentukan provinsi baru tersebut.
“Untuk itu kami mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi BMR,” kata Febrianto.
Selain mendesak evaluasi dukungan DOB, AMPB juga mengusulkan perubahan nama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi Kabupaten Binadou.
“Usulan perubahan nama ini, berangkat dari histori adat dan budaya wilayah Boltara yakni eks swapraja Bintauna, Bolangitang dan Kaidipang,” jelasnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta DPRD segera membahas perubahan nama daerah tersebut dalam forum resmi.
Sikap Bupati Soal P-BMR
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum mengambil langkah serius terkait isu P-BMR.
“Hingga hari ini Pemda dan DPRD, belum menyikapi secara serius. Karena ini baru dalam tahapan usulan. Baik ke pemerintah provinsi maupun pusat,” kata Sirajudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi melalui telepon dengan panitia pemekaran P-BMR.
“Kami sampaikan kepada panitia, alangkah baiknya sebelum konsolidasi, bisa audiens dengan gubernur, agar bisa menyampaikan langsung gagasan tersebut, kemudian hasil audiens itu di sosialisasikan ke masyarakat BMR,” jelasnya.
Terkait usulan perubahan nama kabupaten menjadi Binadou, Sirajudin memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang itu kemauan rakyat. Namun tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Aksi ini menandai babak baru dinamika politik dan identitas daerah di Boltara. Apakah usulan “Binadou” akan benar-benar terwujud? Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dan DPRD.