BSG Limboto Dorong Pemerintah Desa Gunakan Aplikasi Kasda Non-Tunai Versi Terbaru

BSG Limboto Dorong Pemerintah Desa Gunakan Aplikasi Kasda Non-Tunai Versi Terbaru, (Foto Vera/Republish.id).

Republish.id, GORONTALO – Dalam upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa, Bank SulutGo (BSG) Cabang Limboto memperkenalkan aplikasi Kas Daerah (Kasda) Non-Tunai versi terbaru (2.3) kepada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo.

Direktur BSG Cabang Limboto, Hasan Hamid, menjelaskan bahwa inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat keamanan dalam sistem keuangan desa. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan sosialisasi aplikasi Kasda Non-Tunai versi 2.3, Senin (06/10/2025).

Baca Juga :  Konten Kreator Ka Kuhu Resmi Jadi Tersangka Kasus Hak Cipta, Janji “Potong Jari” Kembali Disorot
Direktur BSG Cabang Limboto, Hasan Hamid, (Foto Vera/Republish.id).

“Tentu dengan aplikasi ini transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa terjamin. Dan sekarang juga transaksi yang paling aman itu melalui non-tunai, karena semuanya terekam jejaknya secara digital bahkan laporannya juga lengkap dan ini bisa dilakukan dimana saja,” ungkapnya.

Baca Juga :  Mapala Mohuyula UMGO Gelar Aksi Berbagi Takjil di Bulan Ramadan

Hasan menambahkan, sistem keamanan aplikasi tersebut berbasis web dan dilengkapi dengan akses berlapis yang melibatkan bendahara, sekretaris, serta kepala desa.

Sambutan Direktur BSG Cabang Limboto, Hasan Hamid pada Kegiatan sosialisasi aplikasi Kasda Non-Tunai versi 2.3, Senin (06/10/2025), (Foto Vera/Republish.id).

“Jadi, setiap transaksi tidak hanya diketahui satu orang, tapi tiga-tiganya bisa saling mengontrol. Kalau ada pembayaran tidak sesuai, bisa dibatalkan. Artinya transaksi bisa berhasil ketika ada persetujuan dari ketiganya ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Atasi Banjir di Tenilo, BWS Sulawesi II Gorontalo Kucurkan Anggaran 11 Milyar

“Kami juga sudah menjelaskan untuk keamanan sistemnya bergantung pada kedisiplinan pengguna di desa, mulai dari batasan, risiko, dan prosedur pengamanan transaksi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sejumlah desa telah mulai menerapkan aplikasi ini, sementara desa lain masih dalam proses melengkapi syarat administrasi sebelum dapat menggunakannya secara penuh.