Republish.id, BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/04/2026), di Gedung Paripurna DPRD Boltara.
Dalam forum resmi tersebut, Bupati menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada publik.
“LKPJ adalah media pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kami melalui mekanisme demokratis. Maka dengan LKPJ kami berusaha menyampaikan secara objektif dan transparan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting, karena DPRD melalui panitia khusus (Pansus) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut dinilai sebagai “alarm” evaluasi atas berbagai program yang belum optimal.
Menanggapi hal itu, Bupati menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk tidak sekadar menerima, tetapi juga menindaklanjuti secara konkret.
“Bupati menyambut baik atas rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ dalam upaya melakukan evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan. Kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten Boltara akan secara serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, hal ini akan kami mewujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam penyusunan program, perencanaan anggaran, serta penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur.”
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi DPRD akan dijadikan pijakan penting dalam evaluasi internal dan pengambilan kebijakan ke depan.
“Kami juga akan memastikan agar setiap rekomendasi menjadi pijakan dalam proses evaluasi internal, pengambilan kebijakan, serta perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.”
Meski demikian, pernyataan komitmen tersebut kini menjadi sorotan, mengingat publik menunggu realisasi konkret, bukan sekadar janji normatif dalam forum paripurna.
Bupati juga menekankan pentingnya hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci stabilitas pembangunan daerah.
“Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, ke depan kami berharap kerja sama yang harmonis dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan, demi terwujudnya Kabupaten Boltara yang maju, mandiri, dan sejahtera.”
Rapat paripurna turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Boltara, unsur Forkopimda seperti Danramil Kaidipang dan perwakilan Kapolres Boltara, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Kepala BPS Boltara, pimpinan Bank SulutGo Cabang Boroko, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.