Republish.id, GORONTALO – Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu (14/5/2025), dengan fokus utama membahas strategi pemberantasan premanisme dan organisasi masyarakat (Ormas) bermasalah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan mendapat dukungan penuh dari Polres serta Kodim 1313 Pohuwato.
Dalam rapat itu, Bupati Saipul menegaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pembentukan Satgas ini mengacu pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 200.6.2/e-374/polpum tentang Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
Mendukung penuh langkah tersebut, Kapolres Pohuwato, AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dan terlibat aktif dalam upaya pemberantasan premanisme dan penertiban Ormas yang meresahkan masyarakat.
“Kami dari Polres Pohuwato akan mendukung penuh pembentukan Satgas ini. Pendekatan persuasif tetap akan diutamakan, namun kami tidak akan ragu untuk bertindak tegas jika ada oknum yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” tegas Kapolres Busroni.
Hal senada disampaikan Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya, S.Hub., yang menyatakan bahwa TNI akan bersinergi penuh mendukung langkah Pemkab Pohuwato melalui Satgas ini.
Ia menekankan bahwa penanganan premanisme dan Ormas bermasalah adalah bentuk tanggung jawab bersama demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“TNI siap mendukung penuh langkah ini. Sinergitas bersama Forkopimda menjadi kunci dalam menciptakan kondisi wilayah yang kondusif,” ujar Letkol Inf. Madiyan Surya.
Rapat Forkopimda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kepala Kejari Pohuwato Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, S.H., M.H., serta Kepala Kesbangpol Yunus Mohamad dan jajaran terkait.
Sebagai tindak lanjut, Forkopimda sepakat untuk segera merumuskan regulasi teknis pembentukan Satgas dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.