Republish.id, NASIONAL – Wacana pembenahan besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mencuat. Kali ini, sinyal tersebut tidak muncul dari podium resmi pemerintah, melainkan dari sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu kini menjadi sorotan publik, lantaran memunculkan pertanyaan krusial: seberapa serius pemerintah menyiapkan reformasi Polri, dan apakah langkah awalnya akan ditandai dengan pergantian Kapolri?
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, para tokoh yang hadir dalam forum tersebut sepakat bahwa reformasi kepolisian harus segera dilakukan.
Lebih jauh, diskusi mengerucut pada pandangan bahwa perubahan mendasar di institusi Polri dinilai sulit berjalan efektif tanpa adanya pergantian pucuk pimpinan.
Menurut Abraham, kesimpulan itu menjadi benang merah dari berbagai masukan yang berkembang selama pertemuan. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, misalnya, banyak menyoroti kondisi internal kepolisian.
Pandangannya memperkuat keyakinan peserta bahwa reformasi struktural membutuhkan langkah simbolik sekaligus strategis di level tertinggi kepemimpinan.
Bagi para peserta diskusi, reformasi Polri baru dapat dianggap nyata apabila dimulai dari perubahan Kapolri. Tanpa itu, upaya pembenahan dikhawatirkan hanya berujung pada langkah-langkah tambal sulam.
Tak hanya soal kepolisian, forum tersebut juga membahas isu yang lebih luas. Peneliti BRIN Siti Zuhro turut mengulas arah demokratisasi dan masa depan sistem politik nasional.
Menurut Abraham, pembahasan mencakup model pemilu, peran partai politik, hingga relasi antara demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Seluruh topik itu menjadi konteks penting dalam gagasan reformasi institusi negara, termasuk Polri.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai tokoh lintas latar belakang, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat pemerintah, purnawirawan TNI, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Abraham menegaskan kehadirannya bukan sebagai aktor politik, melainkan sebagai mantan pimpinan lembaga antirasuah yang diminta menyampaikan pandangan. Ia menyebut diskusi diawali dalam suasana santai sebelum kemudian mengarah ke pembahasan yang lebih serius.
Dinamika forum berubah ketika Presiden Prabowo mulai memaparkan arah kebijakan serta agenda besar pemerintahan ke depan. Pada titik itu, diskusi menjadi lebih fokus dan strategis, termasuk menyentuh persoalan reformasi berbagai institusi negara.
Meski belum ada keputusan resmi yang diumumkan, pertemuan ini dinilai memberi sinyal kuat bahwa isu reformasi Polri—termasuk soal kepemimpinan—mulai mendapat perhatian di level tertinggi kekuasaan.
Kini, wacana pergantian Kapolri sebagai pintu masuk reformasi telah berada di ruang publik. Namun, apakah gagasan tersebut akan berujung pada kebijakan konkret atau hanya berhenti sebagai diskusi awal, masih menjadi tanda tanya.
Yang pasti, pertemuan di Kertanegara kembali membuka perdebatan lama tentang reformasi Polri. Kali ini, publik menanti apakah pembahasan tersebut akan berlanjut menjadi langkah nyata, atau kembali mengendap sebagai wacana tanpa tindak lanjut.
Baca selengkapnya di sini