Republish.id, NASIONAL – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI resmi mengeluarkan imbauan kepada calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar menunda perjalanan sementara. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif demi keselamatan dan pelindungan jemaah di tengah situasi Timur Tengah yang dinilai semakin tidak stabil.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan, keputusan ini merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dengan menempatkan keselamatan warga negara Indonesia sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Wamenhaj di Jakarta, Minggu (1/3/2026), dikutip dari laman resmi Kemenhaj.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa imbauan tersebut bukan merupakan pembatalan permanen. Penundaan bersifat sementara hingga situasi dinilai kembali aman dan kondusif. Pemerintah menilai aspek keamanan dan pelindungan jemaah harus selalu dikedepankan dalam setiap kebijakan.
Selain itu, jemaah umrah yang saat ini telah berada di Arab Saudi serta keluarga mereka di Indonesia diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kepanikan. Pemerintah memastikan kondisi terus dipantau secara intensif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Dahnil juga menjelaskan bahwa Kemenhaj RI terus menjalin komunikasi aktif bersama Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Koordinasi ini difokuskan untuk memastikan jemaah yang terdampak penundaan, khususnya yang mengalami keterlambatan kepulangan, mendapatkan penanganan yang layak.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Beredarnya kabar simpang siur dinilai berpotensi menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga jemaah yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diminta merujuk pada pernyataan resmi dari kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum ada dampak terhadap seluruh tahapan persiapan. Proses perencanaan, koordinasi, serta teknis operasional disebut tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tutup Wamenhaj.