Akhirnya Naik Setelah 20 Tahun! Era Prabowo Ubah Insentif Guru Honorer, Ini Rinciannya

FotoIlustrasi (canva.com).

Republish.id, NASIONAL – Kabar yang telah lama dinanti guru honorer akhirnya datang. Pemerintah resmi menaikkan insentif guru honorer untuk pertama kalinya sejak kebijakan itu diberlakukan pada 2005.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa selama dua dekade terakhir insentif guru honorer tidak pernah mengalami kenaikan. Perubahan signifikan baru terjadi pada era pemerintahan Prabowo Subianto, dengan nilai insentif kini ditetapkan sebesar Rp400 ribu.

“Pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan, dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (27/2) mengutip Antara.

Teddy menjelaskan, insentif tersebut merupakan bantuan tambahan dari pemerintah pusat di luar kewenangan penggajian yang berada di tangan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo Demo di Depan Rektorat, Minta WR III Dicopot

Meski demikian, langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  60 Siswa Terbaik Ikuti Penutupan LKKO SMAN 1 Bolangitang, Bentuk Pemimpin Muda Berintegritas

Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan tunjangan guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan lain yang dinilai paling dirasakan manfaatnya oleh para guru adalah perubahan mekanisme penyaluran tunjangan.

Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui pemerintah daerah dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, kini atas instruksi Presiden Prabowo, tunjangan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema baru ini dinilai lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Ambrose Seeks Offers on Downtown Building for Apartments

Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengganggu anggaran sektor lain, khususnya pendidikan.

“Jadi ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” ujar Teddy.

Redaksi Republish.id