Republish.id, NASIONAL – Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang menegaskan tidak ada pelatihan militer di Sekolah Rakyat memicu perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah menyebut keterlibatan taruna Akademi Militer (Akmil) hanya sebatas pembinaan kedisiplinan. Di sisi lain, pengakuan siswa, orang tua, hingga kritik dari kalangan pemerhati pendidikan menambah sorotan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Saifullah Yusuf memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak menerapkan pendidikan bergaya militer. Menurutnya, taruna Akmil hanya bertugas memberikan teladan dalam kehidupan berasrama, seperti membangun disiplin, menjaga kebersihan, dan melatih baris-berbaris.
“Taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama. Bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya,” ujar Saifullah melansir BBCNewsIndonesia.
Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keterlibatan taruna Akmil dalam kegiatan di Sekolah Rakyat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan personel TNI memang hadir dalam sejumlah aktivitas pembinaan di beberapa Sekolah Rakyat.
Ramadhan, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 23 Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku selama menempuh pendidikan sering mendapat latihan baris-berbaris dari tentara.
“Dia [tentara] biasa mengajar pelatihan baris berbaris [PBB]. Tidak mengajar menulis,” kata Ramadhan.
Saat ditanya mengenai keberadaan tentara di sekolahnya, ia hanya menjawab singkat, “Penting ada tentara.”
Keterangan tersebut dibenarkan ibunya, Surigandi. Ia mengatakan anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas memang beberapa kali memberikan latihan kepada para siswa.
“Biasa ada mengajar tentara di sekolah rakyat, Babinsa dan Binmas. Di situ biasa mengajar, kalau latihan anak-anak dia yang kasih latihan. Ada biasa tentara masuk di situ,” ujarnya.
Meski demikian, Surigandi mengaku tidak mengetahui secara rinci metode pembelajaran yang diterapkan karena orang tua tidak diperkenankan masuk ke area asrama.
Ia mengatakan anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat karena keterbatasan ekonomi. Seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari makan, seragam, tas, koper hingga sepatu, ditanggung pemerintah.
Hal senada disampaikan Teti Ernita, orang tua siswa SRMP 4 Padang, Sumatera Barat. Ia mengaku tidak keberatan apabila anaknya mendapatkan pembinaan dari TNI karena dinilai dapat membentuk kedisiplinan.
Menurutnya, yang terpenting adalah anaknya memperoleh akses pendidikan yang layak dengan fasilitas yang memadai.
Meski begitu, sejumlah pemerhati pendidikan mengingatkan agar pelibatan unsur militer tidak mengaburkan fungsi utama sekolah sebagai ruang pendidikan yang aman dan ramah anak.
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin, menilai pembentukan karakter peserta didik harus dilakukan melalui pendekatan pedagogis, bukan sekadar penegakan disiplin.
“Kualitas pendampingan anak harus menjadi prioritas. Karakter tidak dibentuk melalui penghukuman, tetapi melalui keteladanan, relasi yang hangat, pendampingan yang konsisten, dan lingkungan belajar yang aman,” katanya.
Mukhlisin juga menekankan bahwa guru tetap harus menjadi aktor utama dalam proses pendidikan. Apabila taruna Akmil dilibatkan, batas kewenangan dan perannya harus diatur secara jelas agar tidak mengambil alih fungsi pedagogis guru.
Kritik serupa disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Retno Listyarti menilai sekolah semestinya terbebas dari pendekatan militerisme.
“Seharusnya, sekolah itu bebas dari militerisme seperti itu. Walaupun kata mereka adalah baris berbaris. Itu bertentangan dengan pendidikan itu sendiri. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah membangun kesadaran,” kata Retno.
Menurutnya, pembentukan karakter, mental, dan rasa kebangsaan dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang bertahap tanpa harus mengedepankan pendekatan militer.
Pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah, juga mempertanyakan urgensi pelibatan unsur militer dalam lingkungan sekolah.
Sementara itu, Abdullah Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kedisiplinan dalam kehidupan sipil berbeda dengan kedisiplinan di lingkungan militer.
Ia berpendapat nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerapian, dan kepedulian dapat diajarkan melalui proses pembelajaran yang mendorong anak berpikir kritis, memahami konsekuensi, serta membangun kesadaran, tanpa harus mengadopsi pendekatan militer.
Perdebatan mengenai pelibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat pun menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan kehadiran mereka hanya untuk pembinaan kedisiplinan di lingkungan asrama, sementara sejumlah pakar mengingatkan agar pelaksanaan program tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak, pendekatan pedagogis, dan fungsi utama sekolah sebagai tempat tumbuh kembang peserta didik.