Republish.id, BOLTARA – Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terancam mengalami keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam beberapa bulan ke depan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan guru setelah muncul informasi bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk membayar TPG hingga awal tahun 2027. Sejumlah guru mengaku mendapat penjelasan bahwa keterbatasan anggaran terjadi akibat pergeseran dana untuk membiayai kebutuhan lain, termasuk pembayaran tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan, para tenaga pendidik mulai khawatir hak mereka tidak dapat dibayarkan sejak Mei 2026 hingga Februari 2027.
“Kami mendapat informasi bahwa anggaran TPG tidak mencukupi karena sebagian dana digunakan untuk membayar tunjangan PPPK tahun 2025. Menurut kami, hal ini menimbulkan pertanyaan karena seharusnya masing-masing pos anggaran sudah memiliki alokasi tersendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa para guru diminta untuk bersabar sembari menunggu tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Kami diminta menunggu ABT dari pusat. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan dana tersebut akan disalurkan. Bahkan beredar informasi bahwa pembayaran TPG baru akan dilakukan pada Maret 2027,” katanya.
Kemenag Boltara Tunggu Tambahan Anggaran
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kemenag Boltara, Idrus Sante, membenarkan bahwa pihaknya masih menunggu tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembayaran sejumlah tunjangan.
Menurut Idrus, secara nasional memang terjadi pergeseran anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran PPPK, termasuk PPPK paruh waktu pada tahun 2025.
“Memang benar terjadi pergeseran anggaran untuk pembayaran PPPK, termasuk PPPK paruh waktu pada tahun 2025. Secara nasional kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp13 hingga Rp14 triliun. Karena itu, saat ini kami masih menunggu tambahan anggaran atau ABT dari pemerintah pusat,” jelasnya melalui pesan singkat, Kamis (18/6/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya dialami Boltara, melainkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dinamika ekonomi global turut memengaruhi kondisi fiskal pemerintah.
“Gejolak global tentu memberikan pengaruh terhadap kondisi APBN. Namun situasi saat ini mulai membaik. Karena itu, kami optimistis ABT akan disalurkan. Yang belum bisa dipastikan hanya waktu pencairannya,” tambahnya.
Guru Harapkan Kepastian
Para guru berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pembayaran TPG yang menjadi hak mereka. Tunjangan profesi tersebut dinilai sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pendidikan.
Selain itu, guru bersertifikasi juga menghadapi beban administrasi yang cukup tinggi. Mereka diwajibkan melakukan absensi secara daring pada pagi dan sore hari, meskipun kegiatan belajar mengajar telah selesai sejak siang. Keterlambatan melakukan absensi juga dapat berdampak pada pengurangan pembayaran tunjangan.
Meski demikian, Kemenag Boltara memastikan pemerintah pusat akan mencari solusi agar hak para guru tetap dapat dipenuhi.
“Pemerintah tentu tidak akan membiarkan pegawai dan guru tidak menerima haknya secara berlarut-larut. Kami yakin akan ada solusi dan tambahan anggaran tersebut akan segera disalurkan,” tutup Idrus.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal penyaluran Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menutupi kebutuhan pembayaran TPG guru ASN Kemenag di berbagai daerah, termasuk sekitar 100 guru di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.