Republish.id, NASIONAL – Nama Rudy Masud mendadak jadi sasaran kritik tajam publik usai rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar mencuat ke permukaan. Di tengah seruan efisiensi anggaran negara, kebijakan Gubernur Kalimantan Timur ini justru memantik emosi masyarakat.
Rudy Masud tak menampik polemik tersebut. Ia berdalih, kendaraan dinas dengan harga fantastis itu dibutuhkan demi menjaga citra dan martabat daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, posisi strategis Kaltim—yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara—membuat provinsi tersebut tampil sebagai wajah Indonesia di mata nasional maupun internasional.
Bahkan, Rudy menyebut Kalimantan Timur sebagai etalase Indonesia. “Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang dek,” tegasnya, dikutip dari Tribun Kaltim, Rabu (25/2/2026).
Ia juga menolak anggapan bahwa masyarakat Kaltim harus terlihat sederhana hingga terkesan miskin. Menurutnya, keberadaan mobil dinas mewah justru menjadi simbol untuk menjaga harkat dan martabat daerah.
“Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh,” tambahnya.
Di tengah derasnya kritik, Rudy meminta polemik ini tidak terus digulirkan, apalagi saat umat Islam tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Ia mengingatkan masyarakat agar menahan diri dan tidak banyak membicarakan orang lain.
“Pada teman-teman ku semua, kita sedang berpuasa tolong tidak terlalu banyak ghibah (membicarakan orang) nanti dosanya berlipat ganda,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru menambah sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan besarnya anggaran Rp8,5 miliar yang dinilai tak sensitif dengan kondisi keuangan negara. Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 terkait spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya, dikutip dari Kompas.com.
Rudy menekankan, pihaknya tidak menetapkan harga secara spesifik. Pengadaan kendaraan, kata dia, hanya menyesuaikan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Persoalan harga ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja sesuai dengan Permendagri,” katanya.
Ia menambahkan, kendaraan tersebut telah diuji coba di Jakarta dan disiapkan untuk menunjang agenda resmi kepala daerah di ibu kota. Meski demikian, hingga kini Rudy belum mengungkap merek maupun tipe mobil dinas tersebut ke publik. Ia hanya menegaskan kapasitas mesin 3.000 cc sesuai ketentuan yang berlaku.