Republish.id, NASIONAL – Kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengusut praktik yang diduga merugikan kualitas gizi penerima manfaat program tersebut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pemerintah meluncurkan program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting.
“Jadi untuk memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak yang stunting, maka pemerintah membuat program untuk memberikan makanan tambahan bagi bayi dan bagi ibu hamil,” kata Asep.
Namun, menurut Asep, pelaksanaan program tersebut menyimpang dari tujuan awal. Nutrisi dalam makanan tambahan seperti biskuit justru dikurangi, diganti dengan komposisi yang lebih banyak mengandung gula dan tepung.
“Pada kenyataannya biskuit ini nutrisinya dikurangi. Jadi lebih banyak gula dan tepungnya. Sedangkan premiksnya, nyebutnya premiks nih, karena baru saja kita komunikasikan, itu dikurangi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengurangan kandungan nutrisi ini tidak hanya menurunkan kualitas gizi, tetapi juga membuat harga makanan menjadi lebih murah.
“Sehingga itu juga, selain menurunkan kualitas gizi dari biskuit, itu juga berpengaruh terhadap harga. Jadi harganya menjadi lebih murah,” jelasnya.
Dampaknya, makanan tambahan tersebut tidak memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak dan kesehatan ibu hamil.
“Itu tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan anak dan ibu hamil, sehingga yang stunting tetap stunting. Ibu hamil juga rentan terhadap penyakit. Ini mungkin sebentar lagi kita juga akan ambil keputusan untuk dinaikkan (penyidikan),” tegas Asep.(*)