PWNU di Sejumlah Daerah Berbeda Sikap Soal Desakan Pemakzulan Yahya Cholil Staquf

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Foto: PBNU)

Republish.id, NASIONAL – Dinamika internal Nahdlatul Ulama kembali mencuat setelah sejumlah pengurus wilayah menyampaikan sikap terkait desakan agar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mundur dari jabatannya. Respons dari berbagai PWNU pun beragam, mulai dari yang mendukung hingga memilih menunggu keputusan final pemegang otoritas tertinggi.

Sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di berbagai daerah mulai menyatakan posisi mereka setelah munculnya risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri.

Sebagian mendukung langkah tersebut, sementara lainnya memilih bersikap netral dan menerima apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan pihak berwenang.

Salah satu dukungan datang dari PWNU Kalimantan Selatan. Ketua PWNU Kalsel, Muhammad Tambrin, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Rais Aam terkait isu pemakzulan Yahya.

Baca Juga :  Media Asing Soroti Kematian Affan, Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob Saat Demo

“Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami mendengar dan menaati titahnya,” ujarnya Sabtu, (22/11).

Berbeda dengan PWNU Kalsel, PWNU Jawa Tengah memilih bersikap terbuka pada setiap keputusan final yang digariskan otoritas PBNU. Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa pengurus wilayah maupun cabang tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan dukungan atau penolakan dalam dinamika internal tersebut.

Rozin berharap polemik ini dapat diselesaikan secara bijak dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Kami memohon kepada PBNU untuk mencari formulasi terbaik atas perbedaan pendapat yang berpotensi mengganggu solidaritas dan konsolidasi NU secara nasional,” katanya Sabtu, (22/11)

Sikap serupa juga disampaikan Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif. Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di rapat harian Syuriah merupakan kewenangan PBNU dan Syuriah.

Baca Juga :  Trump Sindir Serangan Iran: Lemah dan Tak Serius

“Kami pada hakikatnya menghargai semua pendapat yang berkembang,” jelasnya.

Samsul juga mengimbau seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan agar tidak berspekulasi ataupun mengomentari lebih jauh persoalan ini. Menurutnya, wilayah dan tingkatan di bawahnya tidak memiliki wewenang mencampuri urusan antara PBNU dan Syuriah.

“Mudah-mudahan ada titik temu terbaik untuk kemaslahatan organisasi NU. Pokoknya kami hanya menunggu,” ucapnya.

Polemik ini bermula dari risalah rapat harian Syuriah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.

Dalam dokumen tersebut, Syuriah meminta Yahya Cholil Staquf mundur dalam tiga hari sejak risalah terbit. Jika tidak, mereka menyebut akan melakukan pemakzulan terhadap kakak dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga :  Terungkap! Dugaan Peran Hendry Lie dalam Skandal Timah Ilegal Lewat Perusahaan Boneka

Desakan ini disebut dipicu oleh kehadiran akademikus yang dinilai berafiliasi dengan jaringan zionis internasional, Peter Berkowitz, pada kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU.

Berkowitz diketahui pernah menulis Israel and The Struggle Over The International Laws of War, yang berisi pembelaan terhadap Israel dalam berbagai kritik hukum internasional.

Forum Syuriah menilai bahwa menghadirkan narasumber pro-zionisme bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan muqaddimah qanun asasi NU.

Mereka juga menyebut kegiatan tersebut melanggar peraturan organisasi, sehingga pemberhentian fungsionaris dapat ditempuh sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.